Tutorial Pengajuan TKDN
Tentang TKDN
Perusahaan di Indonesia umumnya masih perlu mengimpor barang yang dibutuhkan pabrik di Indonesia guna mendukung proses produksi. namun demikian Pemerintah juga berupaya mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Dalam proses impor inilah pemerintah menetapkan peraturan tentang tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang harus diikuti oleh importir. Perusahaan akan mendapatkan sertifikat TKDN yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditunjuk, setelah melakukan inspeksi dan pengujian dari perusahaan inspeksi independen Sucofindo.Sebagai perusahaan milik negara yang bergerak di bidang inspeksi dan pengujian, Sucofindo selama ini melayani pengujian dan sertifikasi TKDN untuk pemerintah maupun industri. Dalam hal keperluan sertifikasi TKDN, KementerianPerindustrian telah menunjuk beberapa lembaga surveyor yang akan menilai dan memverifikasi, salah satunya adalah PT Sucofindo. Dengan importir telah memiliki sertifikat TKDN, pemerintah akan memberikan izin impor untuk mendukung proses produksi pabrik di Indonesia. Dengan adanya ketentuan tentang TKDN, pemerintah ingin tetap memberikan keseimbangan pada perusahaan untuk berproduksi di Indonesia. Produksi perusahaan tetap dapat berlangsung, namun harus memberikan porsi secara proporsional terhadap hasil-hasil produksi dalam negeri. Agar para produsen di Indonesia ikut berkembang.
Pengertian TKDN
TKDN adalah besaran kandungan yang berasal dari dalam negeri, yakni Indonesia, pada barang, jasa serta gabungan barang dan jasa. Ketentuan tentang TKDN bersifat wajib untuk sejumlah kegiatan produksi sehingga setiap perusahaan, terutama perusahaan berskala nasional dan internasional harus mengikutinya.
Perundang-Undangan
Sejumlah aturan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur pemberlakuan TKDN di Indonesia. Yakni, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan beberapa aturan turunan setingkat peraturan menteri, sesuai bidang masing-masing kementerian dan lembaga. Di dalam PP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perberdayaan Industri, pemerintah mewajibkan penggunaan komponen dan produk dalam negeri pada lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hingga lembaga pemerintah yang menggunakan dana hibah.
Verifikasi TKDN
Untuk memastikan industri mematuhi regulasi tersebut, pemerintah melakukan verifikasi dengan cara menghitung nilai TKDN barang/jasa serta bobot manfaat perusahaan. Proses verifikasi meliputi proses produksi, mesin yang digunakan, tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung, biaya tidak langsung pabrik seperti penggunaan listrik, gas, telepon dan lain-lain.
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, hingga saat ini sudah diterbitkan sertifikat TKDN terhadap proses produksi 19 kelompok barang, beberapa diantaranya adalah:
1. Bahan Penunjang Pertanian
2. Mesin dan Peralatan Pertanian
3. Mesin dan Peralatan Pertambangan
4. Mesin dan Peralatan Migas
5. Alat Berat, Konstrukti dan Material Handling
6. Mesin dan Peralatan Pabrik
7. Bahan Bangunan/Konstruksi
8. Logam dan Barang Logam Bahan Kimia dan barang Kimia
9. Peralatan Elektronika
10. Peralatan Kelistrikan
11. Peralatan telekomunikasi
12. Alat Transport
13. Bahan dan Peralatan Kesehatan
14. Pakaian dan Perlengkapan Kerja
15. Peralatan Olahraga dan Pendidikan
16. Sarana Pertahanan
17. Barang Lainnya
18. Maritim
Perusahan Anda yang ingin mendapatkan sertifikat penggunaan TKDN, Anda mengajukan pendaftaran kepada Lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan verifikasi. Salah satunya adalah PT Sucofindo (Persero).
Beberapa persyaratan dokumen harus dipenuhi oleh pengguna layanan TKDN dari Sucofindo, diantaranya adalah akta pendirian perusahaan, tanda daftar perusahaan, laporan hasil produksi satu tahun terakhir, dan beberapa syarat lainnya.
Total Perusahaan
Total Produk Diverifikasi
Total Produk
Total Sertifikat Terbit
F.A.Q
Pertanyaan yang sering diajukan
-
Berapa Biaya Verifikasi TKDN ?
- TKDN Barang
Biaya Dihitung berdasarkan Jumlah Produk- TKDN Jasa
Biaya Verifikasi dihitung berdasarkan tingkat kompleksitas pekerjaan dan Nilai Kontrak Pekerjaan -
Bagaimana Cara Pengajuan Verifikasi TKDN dan kelengkapan Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pengajuan / permohonan verifikasi tersebut ?
Bapak/ibu dapat mengajukan dokumen dokumen sebagai berikut :
TKDN Barang
- NPWP, NIB, Foto ProdukTKDN JASA
- NPWP, Judul Kontrak, Periode pekerjaan, Nilai Kontrak Pekerjaan -
Bagaimana Proses Pekerjaan Verifikasi TKDN dan Berapa lama proses Verifikasi dilakukan?
Eleifend mi in nulla posuere sollicitudin aliquam ultrices sagittis orci. Faucibus pulvinar elementum integer enim. Sem nulla pharetra diam sit amet nisl suscipit. Rutrum tellus pellentesque eu tincidunt. Lectus urna duis convallis convallis tellus. Urna molestie at elementum eu facilisis sed odio morbi quis
-
Dokumen apa daja yang dibutuhkan untuk Verifikasi TKDN?
Molestie a iaculis at erat pellentesque adipiscing commodo. Dignissim suspendisse in est ante in. Nunc vel risus commodo viverra maecenas accumsan. Sit amet nisl suscipit adipiscing bibendum est. Purus gravida quis blandit turpis cursus in.
-
Bagaimana Prosedur perpanjangan Sertifikat TKDN jika masa berlakunya telah habis?
Prosedur perpanjangan sama dengan pada saat pengajuan awal. Perusahaan dapat menghubungi Kementerian Perindustrian atau kedua lembaga surveyor independen yang telah ditunjuk.
Kontak
Hubungi Kami
Lokasi:
Jl. Raya Pasar Minggu Km. 34, Lantai 4, Jakarta Selatan 12520
Email:
tkdnsci@gmail.com